DAMPAK KEGIATAN UPACARA TERHADAP KEGIATAN EKONOMI MASYARAKAT BALI

I Made Sukarsa

Sejak agama Hindu diakui eksistensinya oleh negara pada tahun 1950-an, dari segi struktur organisasi sering mengalami perubahan, demikian pula dari segi substansi tugas dan isi yang diemban. Perubahan menuju perbaikan merupakan satu langkah yang dinamakan modernisasi. Kondisi kegiatan beragama (Hindu) saat ini sudah saat berbeda dibandingkan dengan 50 tahun lalu apa lagi 100 tahun yang lalu. Cobalah simak beberapa data empiris tentang kegiatan pelaksanaan upacara di Bali yang direkam melalui beberapa penelitian selama 3 tahun terakhir.

Kegiatan upacara yang terdiri dari 5 jenis mulai dari dewa yadnya sampai pada butha yadnya merupakan sisi lain dari pelaksanaan agama disamping memahami tattwa dan melaksanakan etika kehidupan. Walaupun telah berulang kali diterangkan melalui media bahwa berbuat baik antar sesama tidak kalah pentingnya dengan yadnya-upacara namun upacara semakin marak dilakukan oleh umat. Di Bali umat melakukan banten saiban setiap hari masing-masing rumah tangga rata-rata 34 tandingan. Rentang jumlah tandingan dari 9 sampai 105 tandingan. Tandingan banten saiban yang paling sedikit ditemukan pada rumah tangga di perkotaan, sedangkan yang paling banyak (105) biasanya dilakukan pada pekarangan bersama (pekarangan wayah/tua). Upacara ini rutin dilakukan sebanyak 108 kali selama setahun (dari wuku sinta ke watugunung kembali lagi sinta ke watugunung). Kalau dalam tahun 2003 KK di Bali yang beragama Hindu sebanyak 688.281 KK maka untuk pembuatan canangsari akan memerlukan bunga sebanyak 21.482,65 ton dan busung sebanyak 37.966,27 ton setahun. Kebutuhan ini hanya untuk kebutuhan mebanten rutin saja seperti kajeng kliwon, anggar kasih, purnama tilem, tumpek, saraswati, pagerwesi, galungan dll. Jika ditambah lagi untuk upacara yang lain seperti odalan di pura kahyangan tiga, kahyangan jagat, pura geginan, pura panti dll kebutuhan ini akan membengkak 2 atau bahkan tiga kali lipat.

Jenis perlengkapan upacara yang lain juga membutuhkan bahan yang tidak sedikit. Misalnya untuk membuat daksina diperlukan 13 jenis barang mulai dari kelapa, telor, keluwek sampai dengan tebu dan daun. Rata-rata berat total satu daksina 700 gram, diisi oleh 13 jenis barang diantaranya kelapa seberat 500 gram, telor 57 gram, beras 20 gram, bunga 10 gram, busung 80 gram dan tebu 3 gram. Kebutuhan akan barang ini sangat besar kalau untuk seluruh keperluan upacara di Bali dan tidak mungkin akan dipenuhi sendiri oleh Pulau Bali. Jika dipenuhi oleh daerah lain apakah akan merugikan masyarakat Bali? Apakah juga akan menguntungkan daerah lain? Ada satu teori ekonomi yang mengatakan bahwa usaha perdagangan (jual beli) akan menambah nilai total produksi atau pendapatan dari wilayah itu. Masalahnya apakah daerah itu (masyarakat Bali) mendapatkan nilai-tambah (value added) yang lebih dari daerah lain? Jika ya, barang keperluan tadi akan berguna jika didatangkan dari daerah lain. Jika satu canangsari seharga Rp.500,- sedangkan bahan yang didatangkan dari Jawa hanya busung (15 gram) seharga Rp.75,- maka nilai tambah terbanyak akan dinikmati di wilayah Bali. Jadi sah-sah saja jika bahan upacara didatangkan dari daerah lain.

Dari segi serapan tenaga kerja, melakukan yadnya memerlukan alokasi waktu yang cukup banyak. Salah satu contoh pada waktu pengabenan dengan tingkatan madyaning-utama di suatu desa di Tabanan, penulis menemukan jumlah alokasi waktu sebanyak 699 man-days, yang terdiri dari 387 man-days laki-laki dan 312 man-days perempuan. Seperti yang diduga semula hampir setengah dari semua kebutuhan tenaga kerja terserap pada hari H pengabenan. Kondisi kebutuhan tenaga kerja ini sangat kondisional setempat. Yang menarik penggunaan tenaga kerja pada upacara ini adalah telah terjadi spesialisasi yang cukup mendalam tentang jenis pekerjaan yang dilakukan. Misalnya pekerjaan yang dikelompokkan hardware upacara seperti potong babi, membuat tetaring atau warung, membuat bade, lembu dll, dikerjakan oleh laki-laki, sedangkan pekerjaan software seperti membuat canang, banten, melakukan prosesi upacara dll dilakukan oleh kaum perempuan.

Masih dalam wacana modernisasi, menggeser waktu pelaksanaan rangkaian upacara yang menyesuaikan kondisi pekerjaan anggota desa pakraman, apakah hal ini juga dimasukkan dalam modernisasi? Misalnya karena sebagian besar anggota desa pakraman (unsur pawongan) mempunyai pekerjaan dengan jam kerja jam 8 sampai 16, maka persiapan suatu upacara digeser dari jam 10 padi menjadi jam 5 pagi. Lalu dilanjutkan dengan jam 14 siang sampai selesai. Penggeseran ini merupakan upaya desa pakraman untuk mengamankan tercapainya tujuan agar terlaksananya trihitakarana di desa itu dengan baik. Satu penelitian lebih rinci tentang pelaksanaan trihitakarana ditemukan hasil bahwa yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan tujuan desa pakraman adalah unsur pawongan. Pengaruh ini mempunyai sifat yang terbalik, dimana jika unsur pawongan bertambah banyak maka menyebabkan tujuan desa pakraman menjadi kurang berhasil. Unsur-unsur pawongan yang diantaranya umur prajuru, kondisi pesangkepan, dan jumlah organisasi. Makin banyak organisasi (sosial-politik) di desa pakraman akan mempunyai efek pencapaian tujuan desa pakraman semakin jauh. Banyak timbul konflik. Sudah tentunya temuan ini perlu dibuktikan dan dikonfirmasi dengan temuan penelitian yang lain. Tiga unsur diatas yang membentuk variabel pawongan berinteraksi satu sama lain dalam mempengaruhi tujuan desa pakraman. Masing-masing efek tersebut berbeda. Ada yang positif dan ada yang negatif, namun hasil akhir setelah berinteraksi efeknya menjadi negatif. Lalu apakah kehadiran organisasi sosial di desa pakraman yang bertambah banyak dinamakan itu modernisasi?

Pertanyaan lain akan muncul, jika fenomena kegiatan masyarakat Bali (Hindu) terus meningkat dan banyak memerlukan alat upacara, tenaga kerja, barang dan biaya, bagaimana kegiatan ini akan mempengaruhi kehidupan ekonomi Bali? Perlu disadari bahwa jika sekelompok orang melakukan aktivitas upacara dan mengeluarkan biaya untuk itu maka pengeluaran ini merupakan pendapatan bagi kelompok masyarakat yang lain. Seperti anak kembar siam atau 2 balon yang berhubungan satu sama lain. Udara yang keluar dari satu balon, merupakan udara yang masuk pada balon yang lain. Pengeluaran untuk upacara ini menimbulkan nilai tambah atau pendapatan bagi kelompok masyarakat lain. Mampukah nilai tambah jatuh ketangan kelompok masyarakat kita di Bali? Suatu penelitian lain yang dilakukan pada tahun 2005, masyarakat Hindu di Bali mengeluarkan pendapatannya untuk keperluan upacara sebanyak Rp. 2.650.000,- per rumah tangga per tahun. Jumlah ini hanya 10,54 % dari pendapatannya. Jumlah anggota rumah tangga rata-rata 4,8 orang. Total pendapatan per kapita setahun Rp.5.244.167,- Dari data empiris ini kegiatan upacara yang dilakukan dapat mengakibatkan kegiatan ekonomi di Bali menjadi sekitar Rp.1,823 triliun pertahun. Nilai ini melebihi dua kali lipat anggaran penerimaan dan belanja satu kabupaten terkaya di Indonesia tahun 2006, yaitu Kabupaten Badung yang mencapai Rp. 800 milliar. Begitu besar potensi yang diakibatkan oleh kegiatan upacara di Bali. Perlu satu manajemen tersendiri untuk mengaktualisasikan potensi ini agar menjadi kekuatan ekonomi yang dapat menguntungkan masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi yang berbasis keluarga. Menguntungkan bagi masyarakat berarti sebagian besar kegiatan ini jatuh kepada masyarakat lokal, yang dapat memperkuat sendi-sendi kehidupan yang berbasis pada aktivitas masyarakat itu sendiri. Bukan mustahil kegiatan ekonomi kerakyatan ini akan sangat tangguh dan dapat bertahan lama.

Oleh karena itu perlu direncanakan dengan matang dan rancang biru untuk pengembangan ini agar bisa membawa dinamika ekonomi yang lebih dinamis. Bali yang relatif kecil tidak mempunyai kekayaan alam untuk digali menjadi industri namun mempunyai aktivitas yang unik dapat mendatangkan wisatawan membawa daya beli, perlu dimanfaatkan untuk kepentingan Bali. Bukan membangun Bali untuk kepentingan wisatawan.

Dari beberapa fenomena diatas maka perlu perencanaan yang lebih matang dalam beberapa hal yaitu: pertama, di tingkat desa pakraman prajuru mulai merencanakan bagi krama tentang perencanaan biaya untuk yadnya ini. Misalnya mengajak krama untuk mencicil setiap sangkepan untuk keperluan yadnya yang dilakukan secara bersama-sama. Kedua, prajuru melalui pesangkepan menentukan tingkatan yadnya ( nista, madya, dan utama) dengan patokan pada keluarga yang mempunyai pendapatan yang paling rendah. Seperti pada prinsip bejana berhubungan, yaitu berpatokan pada tinggi air pada bejana yang paling rendah. Kecuali terdapat subsidi silang melalui sistem dana punia. Ketiga, di tingkat regional (Bali) perencanaan pembangunan perlu dilakukan untuk mengaktualisasikan potensi kegiatan ritual ini ke dalam bentuk aktivitas ekonomi yang menguntungkan masyarakat. Semoga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: